Komisi VI Setujui Anggaran Kemenkop dan UKM

12-06-2013 / KOMISI VI

Rapat Kerja (Raker) Komisi VI dengan Menteri Koperasi dan UKM menyetujui draf usulan RAPBN 2014 untuk Kemenkop dan UKM sebesar Rp 2.344.009.625.000 termasuk di dalamnya usulan tambahan anggaran Dekopin sebesar Rp 49 miliar.

Raker yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VI Aria Bima, Rabu (12/6), berlangsung singkat dengan agenda tunggal pembahasan RKA K/L dan RKP tahun 2014. “Perlu kami tegaskan bahwa proses pembahasan ini sudah melalui tahap-tahap yang kita lakukan. Pendalaman dan pengkritisan sudah dilakukan dari yang pembahasan skala blue print dari anggaran 2014 sampai kita bicara hal-hal yang mikro,” kata Aria saat memimpin rapat.

Raker dengan Menkop dan UKM menjadi finalisasi seluruh pembahasan yang ada. Dua draf kesimpulan usulan RAPBN 2014 sudah diajukan dan disepakati bersama untuk selanjutnya diajukan keBadan Anggaran DPR. Draf pertama, Komisi VI DPR RI menerima usulan pagu indikatif Kemenkop dan UKM tahun anggaan 2014 sebesar Rp 1.295.009.625.000 termasuk di dalamnya pagu Dekopin sebesar Rp 21 miliar.

Draf kedua, Komisi VI menerima tambahan pagu indikatif Kemenkop dan UKM pada RAPBN tahun 2014 sebesar 990.485.000.000, sehingga total pagu indikatif anggaran Kemenkop dan UKM TA 2014 sebesar Rp 2.344.009.625.000 termasuk di dalamnya usulan tambahan anggaranDekopin TA 2014 sebesar Rp 49 miliar.

Sementara itu, Menkop dan UKM Syarif Hassan menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Komisi VI atas disetujuinya usulan anggaran tersebut. “Dari lubuk hati yang dalam kami mengucapkan terima kasih,” katanya kepada Komisi VI. Semua aspirasi Kemenkop dan UKM, lanjutnya, sudah tertuangkan dalam hasil keputusan Komisi VI. (mh)/foto:iwan armanias/parle.

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...